Di tulisan singkat ini, saya bukan berbicara sebagai ahli militer, ahli hukum, atau pejabat tinggi negara.
Saya hanya seorang warga negara Republik Indonesia yang sangat mencintai bangsanya.
Belakangan ini saya mendengar dan membaca tentang situasi di Morowali, Sulawesi Tengah.
Di sana ada kawasan industri besar yang menjadi kebanggaan karena menyerap tenaga kerja dan mendukung ekonomi nasional.
Namun di saat yang sama, muncul keprihatinan besar tentang bagaimana negara hadir di kawasan itu, khususnya terkait bandara yang berada di lingkungan industri tersebut.
Sebagai orang biasa, saya mungkin tidak mengerti semua istilah teknis:
bandara khusus, izin internasional, regulasi A, pasal B, dan seterusnya.
Tapi ada tiga hal sederhana yang saya pahami sebagai rakyat kecil:
⸻
- Di tanah Indonesia, yang berlaku seharusnya aturan Indonesia
Bagi saya, sesederhana ini:
• Kalau itu wilayah Republik Indonesia,
• kalau di situ berdiri bandara tempat pesawat datang dan pergi,
• maka yang harus berdiri paling depan adalah negara:
petugas imigrasi, bea cukai, karantina, pengawas penerbangan, aparat keamanan.
Investasi boleh datang dari mana saja.
Tapi aturan tertinggi di tanah Indonesia harus tetap aturan Republik Indonesia.
Bukan aturan khusus yang membuat negara seolah-olah “mundur ke belakang”.
⸻
- Investasi besar harus diikuti pengawasan negara yang besar pula
Saya sangat bersyukur Indonesia menjadi tujuan investasi.
Apalagi kalau membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan memberi tambahan pemasukan negara.
Namun saya juga percaya:
Semakin besar investasi,
semakin besar pula tanggung jawab negara untuk mengawasi.
Bandara yang melayani pergerakan orang dan barang, apalagi di kawasan industri strategis, bukan sekadar urusan bisnis.
Itu menyangkut:
• Keamanan nasional
• Kedaulatan udara
• Keluar-masuknya warga asing
• Perlindungan data dan sumber daya alam kita
Kalau pengawasan negara lemah,
maka di situlah celah bisa terbuka:
celah penyelundupan, celah pelanggaran izin, bahkan celah ancaman terhadap kedaulatan.
⸻
- Kedaulatan bukan bahan tawar-menawar
Saya setuju dengan kalimat yang sering diucapkan para tokoh:
“Kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan.”
Bagi saya, kedaulatan bukan hanya soal batas laut dan udara di peta.
Kedaulatan juga berarti:
• Negara tidak boleh absen dari objek-objek vital,
• Negara tidak boleh diam ketika aturan umum negara berdaulat tidak sepenuhnya ditegakkan,
• Negara berani mengoreksi diri ketika ada kekeliruan di lapangan.
Justru karena Indonesia ingin dihormati di mata dunia,
maka di dalam negeri, aturan negara sendiri harus ditegakkan dengan jelas dan tegas.
⸻
Harapan untuk Presiden dan Pemimpin Negeri
Melalui tulisan sederhana ini, saya ingin menyampaikan harapan penuh hormat kepada:
• Bapak Presiden Republik Indonesia,
• Para Menteri terkait,
• Para Panglima dan Kapolri,
• serta semua pejabat yang diberi amanah.
Kami, rakyat biasa, mungkin tidak paham semua detail kebijakan.
Tapi kami merasa ketika negara hadir, dan kami juga merasa ketika negara seolah-olah absen.
Harapan saya:
1. Bandara di kawasan-kawasan strategis seperti Morowali ditinjau ulang secara menyeluruh:
• dari sisi izin,
• kehadiran aparat negara,
• dan standar pengawasan.
2. Aturan umum negara berdaulat benar-benar ditegakkan,pp
sehingga tidak ada lagi kesan “wilayah khusus” yang seakan punya aturan sendiri.
3. Semua perbaikan ini dilakukan tanpa memusuhi investasi,
tetapi justru untuk melindungi investasi yang sehat dan menghindari penyalahgunaan.
⸻
Penutup
Saya menulis bukan untuk menyalahkan,
tetapi untuk mengingatkan dengan rasa cinta kepada negeri.
Indonesia telah melalui banyak perjuangan panjang untuk merdeka.
Jangan sampai, pelan-pelan, tanpa terasa,
ada bagian-bagian dari negeri ini yang aturan negaranya menjadi kabur.
Semoga para pemimpin kita diberi kekuatan dan kejernihan hati
untuk memperbaiki apa yang kurang,
dan menegakkan kedaulatan Indonesia di setiap jengkal tanah air.
Salam hormat dari seorang warga negara biasa
yang mencintai Indonesia.
Surachman Dimyati, Ph.D
Iowa City – USA
⸻
No Comments
Leave a comment Cancel